MAKALAH MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
(PRINSIP-PRINSIP SIKLUS ANGGARAN )
DISUSUN OLEH :
HAMDI
NIM : 14.2.1.002
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM
TAHUN 2016
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih
lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya,
yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga
kami dapat menyelesaikan makalah tentang “PRINSIP-PRINSIP SIKLUS ANGGARAN”
Terlepas dari semua itu, Kami menyadari
sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun
tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala
saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini.
Akhir kata kami berharap semoga makalah ini dapat
memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca.
Mataram, Oktober 2016
HAMDI
DAFTAR
ISI
KATA PENGATAR ...............................................................................................
DAFTAR ISI ............................................................................................................
BAB I .......................................................................................................................
PENDAHULUAN ...................................................................................................
a.
Latar Belakang ..............................................................................................
b.
Rumusan Masalah ........................................................................................
BAB II ......................................................................................................................
PEMBAHASAN .....................................................................................................
A.
Definisi
Anggaran ..........................................................................................
B.
Peran
Anggaran ............................................................................................
C.
Anggaran dan
Kebijakan Fiskal Pemerintah ..........................................
D.
Fungsi Anggaran
Sektor Publik .................................................................
E.
Jenis-jenis
Anggaran Sektor Publik .........................................................
1.
Anggaran
operasional ................................................................................
2.
Anggaran modal
/investasi .........................................................................
3.
Anggaran tentative .......................................................................................
4.
Anggaran Enacted ........................................................................................
5.
Anggaran dana umum ................................................................................
6.
Anggaran dana khusus ...............................................................................
7.
Anggaran Tetap ............................................................................................
8.
Anggaran fleksibel ........................................................................................
9.
Anggaran eksekutif ......................................................................................
10. Anggaran legislative ...................................................................................
11. Anggaran bersama ......................................................................................
12. Anggaran
komitte .........................................................................................
F.
Prinsip-prinsip
Pokok dalam Siklus Anggaran ......................................
1.
Tahap persiapan anggaran ....................................................................
2.
Tahap Ratifikasi Anggaran .....................................................................
3.
Tahap Pelaksanaan Anggaran ..............................................................
4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran
.........................................
KESIMPULAN .............................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN
a.
Latar Belakang
Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukan
alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai
variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani
berbagai tujuan termasuk pengendaalian keuangan, rencana manajemen, prioritas
dar penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Penganggaran berbasis
kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan
pertanggungjawaban kinerja pemerintah.
b.
Rumusan Masalah
1. Apa itu Anggaran?
2. Bagaimana Peran dan Fungsi Anggaran ?
3.
Bagaimana
Prinsip-prinsip
Pokok dalam Siklus Anggaran?
4. Bagaimana Tahapan Persiapan Anggaran ?
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Definisi
Anggaran
Anggaran adalah sebuah isu utama
dalam semua organisasi di akuntansi sektor publik. Penganggaran adalah kegiatan
universal dan penting pemerintah.Ini adalah kunci untuk perencanaan dan
pengendalian pada semua tingkatan kegiatan pemerintah. Ada banyak definisi dari
anggaran. Anggaran adalah rencana keuangan untuk masa depan". Definisi
lain yang tampaknya lebih tepat untuk otoritas publik yang ditetapkan oleh
CIPFA (, 1986 hal.1) bahwa " anggaran dan kuantitatif laporan keuangan
yang disiapkan sebelum jangka waktu tertentu kebijakan yang akan ditempuh
selama waktu untuk tujuan mencapai sebuah "tujuan tertentu. Menurut Coe
(1989) anggaran merupakan proyeksi pendapatan pada masa mendatang dan
pengeluaran dan juga dapat dilihat sebagai rencana untuk belanja dan menerima
dana.
B.
Peran
Anggaran
Dari definisi anggaran di atas,
anggaran dapat dilihat untuk memainkan beberapa peran yang berbeda. Mereka
mungkin dirancang untuk mencapai beberapa tujuan. Otley (1987) dikategorikan
tujuan-tujuan yang berbeda dan peran anggaran menjadi lima kelompok luas;,
peramalan dan perencanaan, koordinasi dan komunikasi, motivasi, dan kinerja.
Evaluasi otorisasi Sementara itu, Jones & Pendlebury (1996) menunjukkan
bahwa fungsi utama anggaran yang tersedia menentukan pendapatan dan
pengeluaran, membantu dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan, otorisasi
pengeluaran di masa depan, menyediakan dasar untuk mengendalikan pendapatan dan
pengeluaran, menetapkan standar untuk mengevaluasi kinerja, memotivasi manajer
dan karyawan, dan mengkoordinasikan kegiatan-tujuan organisasi multi.
C.
Anggaran dan
Kebijakan Fiskal Pemerintah
Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi
keadaan ekonomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk
mencapai tujuan tertentu. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Anggaran
merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan
perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan
kualitas hidup masyarakat. Anggaran sektor publik harus dapat memenuhi kriteria
berikut:
1. Merefleksikan
perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat
2. Menentukan
penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah, Pemprov atau
Pemda.
Keputusan
anggaran yang dibuat pemerintah daerah dan propinsi seharusnya dapat
merefleksikan prioritas pemerintah daerah atau pemerintah propinsi dengan baik.
Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan yaitu:
1. Anggaran
merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi,
menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat
2. Anggaran
diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas
dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran
diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice), dan trade offs.
3. Anggaran diperlukan
untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat. Dalam
hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksana akuntabilitas publik oleh
lembaga-lembaga publik yang ada.
D.
Fungsi Anggaran
Sektor Publik
Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama
yaitu:
a. Anggaran
sebagai alat perencanaan (planning tool)
Anggaran sektor
publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang
dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah
tersebut. Anggaran sebagai alat
perencanaan digunakan untuk:
- Merumuskan
tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang
ditetapkan;
- Merencanakan
berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta
merencanakan alternatif sumber pembiayaannya;
- Mengalokasikan
dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun;
- Menentukan
indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
b. Anggaran
sebagai alat pengendalian
Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk
menghindari adanya overspending,
underspending, dan misapropriation dalam pengalokasian anggaran pada bidang
lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor
kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.
Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor
publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup
untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberi
informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien,
tanpa ada korupsi dan pemborosan. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan
melalui empat cara yaitu:
- Membandingkan
kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan
- Menghitung
selisih anggaran (favourable and
unfavourable variances)
- Menemukan
penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas suatu
varians
- Merevisi
standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.
c. Anggaran sebagai
alat kebijakan fiskal
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah
digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui
anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah
sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat
digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi
masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
d. Anggaran sebagai alat
politik
Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik
sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan
dana publik untuk kepentingan tertentu. Pembuatan anggaran publik membutuhkan
political skill, coalition building, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang
prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik
harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah
disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan
kredibilitas pemerintah.
e. Anggaran sebagai
alat koordinasi dan komunikasi
Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses
penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian
dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu
mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan
organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagi alat
komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus
dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.
f. Anggaran sebagai
alat penilaian kinerja
Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi
wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian
target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik
dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran
yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian
dan penilaian kinerja.
g. Anggaran sebagai alat
motivasi
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi
manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien, dalam
mencapai terget dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat
memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achieveable. Maksudnya
adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat
dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk
dicapai.
h. Anggaran sebagai alat
untuk menciptakan ruang publik
Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba
mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari
masyarakat yang kurang terorganisasi akan mempercayakan aspirasinya melalui proses
politik yang ada. Pengangguran, tuna wisma, kelompok lain yang tak
terorganisasi akan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan
pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka
akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa,
melakukan boikot, vandalisme, dsb.
E.
Jenis-jenis
Anggaran Sektor Publik
1.
Anggaran
operasional
Anggaran
operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam
menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam
anggaran operasional adalah “Belanja Rutin”. Belanja rutin (reccurent
expenditure) adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran
dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemeintah. Disebut “rutin”
karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Secara umum,
pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain Belanja
Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan.
2.
Anggaran modal
/investasi
Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan
pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot,
dsb. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan
pinjaman. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung
melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah,
dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan
pemeliharaannya. Adanya keterbatasan sumber daya, menyebabkan anggaran mempunyai
trade offs, sebagian uang tidak dapat
dialokasikan untuk suatu bidang tanpa mengurangi jumlah alokasi pada bidang
yang lain, atau adanya penambahan jumlah pajak yang dibayar publik. Pemerintah
tidak mungkin memenuhi permintaan seluruh stakeholder-nya
secara simultan. Pemerintah memutuskan bidang mana yang akan didahulukan atau
diprioritaskan. Anggaran berfungsi sebagai alat politis yang digunakan untuk
memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut.
3.
Anggaran tentative
Anggaran yang tidak memerlukan
pengesahan dari lembagi legislatif karena kemunculannya yang dpicu oleh hal –
hal yang tidak direncanakan sebelumnya
4.
Anggaran Enacted
Anggaran yang direncanakan kemudian,
dibahas dan disetujui oleh lembaga legislative
5.
Anggaran dana umum
Dana umum digunakan untuk membiayai
kegiatan pemerintah yang bersifat umum dan sehari – hari. Anggaran untuk dana
umum disebut anggaran dana umum
6.
Anggaran dana khusus
Dana khusus dicadangkan /
dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu, misalnya dana pelunasan utang yang
digunakan khusus untuk pembayaran utang
7.
Anggaran Tetap
Dalam anggaran ini aprosiasi belanja
sudah ditentukan jumlahnya di awal tahun anggaran. Jumlah tersebut tidak boleh
dilampaui meskipun ada peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan.
8.
Anggaran fleksibel
Dalam anggaran fleksibel harga
barang / jasa per unit telah ditetapkan namun jumlah anggaran secara
keseluruhan akan berfluktuasi bergantung pada banyaknya kegiatan yang
dilakukan.
9.
Anggaran eksekutif
Adalah anggaran yang disusun oleh
lembaga eksekutif, dalam hal ini pemerintah.
10. Anggaran legislatif
Adalah anggaran yang disusun oleh
lembaga legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif
11. Anggaran bersama
Yaitu anggaran yang disusun secara
bersama – sama antar lembaga eksekutif dan legislative
12. Anggaran komitte
Yaitu sebuah anggaran yang disusun
oleh suatu komite khusus
F.
Prinsip-prinsip
Pokok dalam Siklus Anggaran
Richard Musgrave seperti yang dikutip Coe (1989)
mengidentifikasikan tiga pertimbangan ekonomis mengepa pemerintah perlu terlibat
dalam bisnis pengadaan barang dan jasa bagi masyarakat. Ketiga pertimbangan
tersebut meliputi stabilitas ekonomi, redistribusi pendapatan, dan alokasi
sumber daya.
Keterkaitan tiga hal tersebut dikarenakan pada umumnya
sektor swasta hanya menyediakan “market
goods”, sedang sektor pemerintah pada umumnya berkewajiban menyediakan “pure public goods” dan “partial public goods”. Pertimbangan
pertama dan kedua pada umumnya hanya dapat dilakukan pemerintah pusat,
sedangkan pertimbangan ketiga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Atas
ketiga pertimbangan itulah anggaran diperlukan untuk perencanaan dan
pengendalian atas penerimaan dan pengeluaran dana dalam rangka pencapaian
tujuan akhir pemerintah.
Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya underfinancing atau overfinancing yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan
efektivitas anggaran. Dalam situasi seperti itu menyebabkan banyak layanan
publik dijalankan secar tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan
kebutuhan publik, sementara dana pada anggaran yang pada dasarnya merupakan
dana publik habis dibelanjakan seluruhnya. Dalam jangka panjang, kondisi
seperti ini cenderung memperlemah peran pemerintah sebagai stimulator,
fasilitator, koordinator, dan enterpreneur
dalam proses pembangunan.
Pada dasarnya prinsip-prinsip dan mekanisme penganggaran
relatif tidak berbeda antara sektor swasta dengan sektor publik (Henley et al, 1990). Siklus anggaran meliputi
empat tahap yang terdiri atas:
1.
Tahap persiapan anggaran
Pada tahap
persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran
pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu
diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih
dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus
disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan
diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran
pengeluaran.
Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian
adalah terdapatnya faktor “uncertainty”
yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul
dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya suatu mata anggaran
sangat tergantung pada sistem anggaran yang digunakan. Besarnya mata anggaran
pada suatu yang menggunakan “line-item
budgeting” akan berbeda pada “input-output
budgeting”, “program budgeting”,atau “zero based budgeting”
Di Indonesia, proses perencanaan APBD dengan paradigma
baru menekankan pada pendekatan bottom up
planning dengan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan pemerintah
pusat. Arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat tertuang dalam dokumen
perencanaan berupa GBHN, PROPENAS, RENSTRA, dan REPETA.
Sementara itu
di tingkat daerah berdasarkan ketentuan PP No. 108 tahun 2000 pemerintah daerah
disyaratkan untuk membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas PROPEDA
(RENSTRADA). Dokumen perencanaan daerah tersebut diupayakan tidak menyimpang
dari PROPENAS dan RENSTRA yang dibuat pemerintah pusat. Berdasarkan RENSTRADA
yang telah dibuat serta analisis fiskal dan ekonomi daerah, menurut ketentuan
PP No. 105 tahun 2000 pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD menetapkan
arah dan kebijakan umum APBD, setelah itu pemerintah daerah menetapkan strategi
dan prioritas APBD. REPETADA memuat program pembangunan daerah secara
menyeluruh dalam satu tahun. REPETADA juga memuat indikator kinerja yang
terukur untuk jangka waktu satu tahun. Pendekatan ini diharapkan akan lebih
memperjelas program kerja tahunan pemerintah daerah, termasuk sasaran yang
ingin dicapai dan kebijakna yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut.
Penjabaran rencana strategis jangka panjang dalam
REPETADA tersebut dilengkapi dengan:
a. Pertimbangan-pertimbangan
yang berasal dari hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah pada periode
sebelumnya.
b. Masukan-masukan
dan aspirasi masyarakat.
c. Pengkajian
kondisi yang saat ini terjadi sehingga bisa diketahui kekuatan, kelemahan,
peluang, dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi.
2.
Tahap Ratifikasi Anggaran
Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik
yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya
memiliki managerial skill namun juga
harus mempunyai political skill,
salesmanship, dan coalition building yang memadai. Integritas dan kesiapan
mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut
penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan
untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala
pertanyaan-pertanyaan dan bantaha-bantahan dari pihak legislatif.
3.
Tahap Pelaksanaan Anggaran
Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang
harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi)
akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal
ini bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan
handaluntuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan
bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.
Sistem akuntansi yang baik meliputi pula dibuatnya sistem penegndalian intern
yang memadai.
4.
Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran
Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran
terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan
evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah
didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik,
maka diharapkan tahap budget reporting
and evaluation tidak akan menemui banyak masalah.
KESIMPULAN
Fungsi
anggaran digunakan untuk menentukan pendapatan dan pengeluaran, bentuk dan
melaksanakan kebijakan, menyediakan informasi publik dan untuk memastikan
pengendalian hukum. Selain itu, pertimbangan ekonomi menunjukkan bahwa anggaran
memiliki beberapa fungsi seperti dalam alokasi, distribusi dan stabilisasi.
Peran
anggaran tergantung pada sistem anggaran yang telah didukung oleh struktur
anggaran dan klasifikasi. Peningkatan yang cepat dalam belanja publik dan
kompleksitas dalam kegiatan pemerintah telah membuat fungsi manajerial sangat
sulit. Akibatnya sistem penganggaran tradisional yang diadopsi tidak bisa menanggapi
variabel ini untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan
rencana pembangunan. Dengan demikian, teknik penganggaran alternatif
Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Sistem dan Zero Base Penganggaran
dikembangkan.
Penganggaran sektor publik merupakan proses yang
sangat vital bagi organisasi sektor publik.
Anggaran Publik sangat penting, karena anggaran dapat membantu
menentukan tingkat kebutuhan masyarakat.
Disamping itu anggaran juga merupakan instrumen kebijakan fiskal
pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan
perpajakan. Dengan anggaran pemerintah dapat mengalokasikan sumberdaya yang
langka untuk menggerakan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan ,
dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan yang lebih penting lagi dapat
merupakan sarana untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah terhadap publik.
Anggaran sektor publik terdiri dari anggaran operasional dan anggaran
modal/investasi.
DAFTAR
PUSTAKA
Komentar
Posting Komentar